Percepatan Penyertifikatan Tanah di Nusakambangan: Sinergi Antar Lembaga Melalui Focus Group Discussion

CILACAP, INFO_PAS - Untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di Nusakambangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis, 6 Juni 2024.

Tujuan acara ini adalah menyatukan pemahaman dan strategi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat sertifikasi tanah di Nusakambangan. Kegiatan FGD berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, dengan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

Baca juga: Kabapas Nusakambangan Hadiri Upacara Pembukaan Magang Taruna Poltekip LIII

Hadir dalam acara ini Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah KemenATR/BPN, Kepala Biro Pengelolaan BMN KemenPUPR, Kapusdatin Kemenkumham, Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kabag PPL Ditjenpas, Kabag Umum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Nusakambangan dan Cilacap.

Diskusi dalam FGD ini berjalan dinamis dengan berbagai topik yang dibahas, termasuk koordinasi antar lembaga, pemetaan dan verifikasi data tanah, serta upaya penyelesaian sengketa tanah yang mungkin terjadi. Para peserta FGD saling berbagi informasi dan pengalaman, serta mencari solusi bersama untuk mempercepat proses sertifikasi.

Baca juga: Tumbuhkan Rasa Nasionalisme, Taruna Poltekip 53 Laksanakan Nonton Bersama Film G30S-PKI

"Percepatan sertifikasi tanah di Nusakambangan adalah langkah krusial untuk memastikan kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Kami berharap melalui FGD ini, kita dapat merumuskan solusi konkret dan strategis, " ujar Aman.

Peserta FGD juga melakukan survei lokasi di Pantai Bantar Panjang. Survei ini bertujuan untuk memahami kondisi lapangan secara langsung dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dalam proses sertifikasi.

Baca juga: Kunjungan Pembimbing Kemasyarakatan ke Pemerintah Setempat, Seberapa Pentingkah?

Lokasi kedua yang disurvei adalah Pantai Permisan. Sama seperti di Pantai Bantar Panjang, tim melakukan pengukuran dan pemetaan tanah. Survei ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi geografis dan administratif yang akan menjadi dasar dalam proses sertifikasi.

Dengan adanya kegiatan FGD ini, diharapkan percepatan sertifikasi tanah di Nusakambangan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien.

Baca juga: Litmas Lanjutan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan di Lapas Karanganyar