Penerapan Restorative Justice melalui Fasilitator Diversi di Bapas Nusakambangan

Nusakambangan - Beberapa tahun terakhir konsep restorative justice bagi pelaku dewasa mulai diterapkan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan lembaga penegak hukum lainnya, Senin(26/09/2022).

Restorative justice merupakan sebuah pendekatan penegakan hukum dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Baca juga: Garap Turap GRBB PT. SBI, Plt. Kalapas Karanganyar: Turap ini Sebagai Penahan Bencana Alam Tanah Longsor

Salah satu strategi penerapan restorative justice dalam penyelenggaraan pemasyarakatan adalah pada peningkatan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai fasilitator diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah atau mediasi.

“Posisi PK kian strategis dalam penerapan restorative justice pada fungsi pembimbingan dan pendampingan pelaku dewasa. PK harus segera meningkatkan kompetensi dan membangun jejaring kerja yang bervariasi agar dapat mendukung pembimbingan klien”, Pesan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Pujo Harinto dalam pembukaan Program Pelatihan Fungsional PK yang diikuti oleh empat orang PK Bapas Nusakambangan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ridwan Bae: Komisi V Dorong Pertumbuhan Infrastruktur Tol di Sumatera

Pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terbaru dijelaskan bahwa PK adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Peran penting PK sebagai fasilitator diversi dilaksanakan dalam fungsi pendampingan klien pemasyarakatan. Pendampingan dapat dilakukan pada klien pemasyarakatan anak dan dewasa.

Klien pemasyarakatan berhak mendapatkan pendampingan pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca-adjudikasi, dan bimbingan lanjutan. Musyawarah diversi dapat dilakukan dalam tiga tingkatan yaitu tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam PP nomor 65 tahun 2015, musyawarah diversi memiliki 5 tujuan utama sebagai berikut:

Baca juga: Kaur Umum Lapas Cilacap Ikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan di Kanwil Kemenkumham Jateng

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan.

Baca juga: Tinjau Pembangunan GRBB, PPL Dirjenpas, Kanwil Jateng, PUPR Kunjungi Lapas Karanganyar

3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Baca juga: Ini 3 Raperda Yang di Bahas Kemenkumham Jateng dan DPRD Kota Magelang

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sebagai wakil fasilitator bersama dengan penyidik, jaksa, atau hakim sebagai fasilitator, PK Bapas Nusakambangan berperan untuk membantu fasilitator agar pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah dapat mengeluarkan pendapat maupun pikiran dalam pertemuan tersebut. Sedangkan PK sebagai mediator berperan untuk membantu pihak pelaku dan korban dalam proses pengambilan keputusan.

Pada akhirnya PK dapat mendorong semua pihak mencapai kesepakatan guna menjauhkan Anak atau pelaku dewasa dari proses hukum formal.   /yoantanamal